Polling kumparan: 83,9% Pembaca Tak Setuju OTT KPK Bikin Negara Jelek

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan Usai Hadiri Acara Stranas PK, Jakarta, Selasa (20/12/2022). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Sebanyak 83,9 persen pembaca kumparan tidak setuju dengan Luhut yang menyebut OTT KPK bikin negara jelek. Ini diketahui berdasarkan polling yang diedarkan selama 21 hingga 28 Desember 2022.

Total ada 2.832 pembaca yang memberikan pendapatnya dalam polling ini. Sebanyak 2.376 responden di antaranya tidak setuju dengan Luhut yang menyebut OTT KPK bikin negara jelek. Sementara itu, ada 456 responden atau 16,10 persen yang setuju dengan pernyataan Luhut tersebut.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan sempat menilai bahwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK membuat jelek citra negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun meminta KPK tak melulu mengandalkan OTT dalam pemberantasan korupsi.

"Kita enggak usah bicara tinggi-tinggilah kita, OTT-OTT itu kan ndak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dalam paparannya di acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Pernyataan Luhut itu pun menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Salah satunya dari ahli hukum Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan. Menurut dia, OTT adalah upaya positif, bukan hal yang memalukan. Sebab, hal tersebut menunjukkan bahwa penegak hukum masih berada di baris terdepan memberantas korupsi.

"Saya kira OTT justru membuktikan penegak hukum bekerja dan setidaknya memperlihatkan hukum dalam batas tertentu tidak tersandera kekuasaan. Jadi bagi saya positif," kata Pohan saat dihubungi, Selasa (21/12).

Agustinus Pohan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

"Bila dilihat bahwa OTT menunjukkan masih adanya korupsi di Negeri kita, saya kira bukan hal yang memalukan, karena itu fakta yang sedang kita perangi," sambungnya.

Berbeda dengan Mahfud MD, ia melihat tidak ada yang salah terkait pernyataan Luhut tersebut, sebab konteksnya ada digitalisasi untuk mencegah korupsi. Karena itu, pencegahan lebih baik daripada OTT.

"Tak salah dong Pak Luhut. Daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT, lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi. Kan memang begitu arahnya," kata Mahfud MD dikutip dari akun Instagramnya, Selasa (20/12).